Disadur dari Warta Ekonomi, utang pemerintah Indonesia saat ini mencapai 358 miliar dolar AS atau setara Rp 5.191 triliun. Dengan tingginya besaran utang ini, tentu saja menjadi sasaran empuk terutama bagi oposisi untuk mengkritik kinerja pemerintah. Dari utang ribuan triliun tersebut, sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur, karena pemerintah sekarang menganggap bahwa pembangunan infrastruktur berjalan cukup lambat pada masa pemerintahan sebelumnya, hal ini wajar saja, mengingat pada periode pemerintahan sebelumnya lebih memprioritaskan pemberian subsidi mengingat kondisi ekonomi yang kurang stabil pada masa itu.
Lantas apakah pemerintah salah dalam melakukan kebijakan utang tersebut?, tentu saja sangat sulit menilai sesuatu secara objektif apalagi bila berhubungan dengan politik, akan tetapi penulis berusaha menilai kebijakan ini dengan seobjektif mungkin.
Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah pasti memiliki konsekuensinya masing-masing, baik keuntungan maupun kerugian. Seperti pada masa pemerintah sebelumnya, karena prioritasnya adalah subsidi, maka keuntungannya adalah harga-harga kebutuhan pokok dan kebutuhan rumah tangga bisa ditekan, akan tetapi kerugiannya adalah pembanguna infrastruktur terutama di luar pulau Jawa menjadi lambat, sering kali kita melihat laporan redaksi tentang bagaimana sulitnya transportasi masyarakat di luar pulau Jawa. Nah, untuk kebijakan yang lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur seperti saat ini, tentu saja keuntungannya adalah laju pembangunan infrastruktur di luar pulau Jawa meningkat, akan tetapi kerugiannya adalah naikknya harga bahan pokok karena subsidi untuk listrik dan BBM dialihkan. Tentu saja, kebijakan pembangunan infrastruktur seperti saat ini perlu ketelitian dan kehati-hatian, karena pemerintah harus selalu memperhatikan daya beli masyarakat, yang sampai saat ini konsumsi dalam negeri merupakan penyumbang paling besar dalam pergerakan ekonomi Indonesia. Selain itu, pemerintah juga harus terus memperhatikan subsidi untuk kesehatan dan pendidikan, karena setelah subsidi listrik dan BBM dicabut maka dua hal itulah yang akan sangat mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat.
Setelah bertambah dengan drastisnya utang pemerintah saat ini, apakah pembanguna infrastruktur di luar pulau Jawa sudah cukup? ternyata belum, sampai saat ini masing bisa sering kita lihat laporan redaksi yang meliput sulitnya transportasi masyarakat di banyak daerah di luar pulau Jawa, ada yang harus berjalan puluhan kilometer untuk bersekolah atau bahkan ada yang harus menaiki sampan selama beberapa jam untuk bisa bersekolah, hal ini tentu saja tidak sesuai dengan keadilan sosial sesuai yang terdapat dalam Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Maka dari itu, pemerintah harus lebih gencar dalam membangu infrastruktur di luar pulau Jawa, akan tetapi harus senantiasa memperhatikan tingkat daya beli masyarakat. Pemerintah juga harus memperhatikan masalah lain seperti subsidi kesehatan dan subsidi pendidikan, karena masih banyak kekurangan pada dua sektor tersebut.
No comments:
Post a Comment